Selamat Datang di Website
SMAN 2 CIKARANG UTARA


Didalam komunitas ini Anda dapat menggunakan beberapa fitur yaitu :


Menambahkan status kegiatan Anda saat ini, Menambahkan link Blog Anda, Menambahkan foto-foto pribadi Anda, Mendownload file materi ajar dan bahan ujian, Komunikasi sesama pengguna (forum dan chating), Melihat detail informasi guru dan siswa, Sistem Informasi meliputi Nilai, Absensi, Iuran dan Penugasan siswa.

Member Login

Lupa password?

Untuk Tamu dan Alumni, silahkan klik

Prosedur Pendaftaran Member Komunitas :


Untuk Guru,Siswa & Orangtua :
Keanggotaan anda didaftarkan oleh Admin website. Silahkan hubungi admin untuk mendaftarkan keanggotaan anda dalam komunitas online sekolah anda

Untuk Alumni dan Tamu :
Anda bisa mendaftar menjadi anggota komunitas melalui form pendaftaran online

Selamat Datang di Website SMA Negeri 2 CIKARANG UTARA | Terima Kasih atas Kunjungannya.
Agenda
22 December 2014
M
S
S
R
K
J
S
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KEPUTUSAN

KEPALA SMA NEGERI 2 CIKARANG UTARA

KABUPATEN BEKASI


tentang

PERATURAN AKADEMIK

SMA NEGERI 2 CIKARANG UTARA, KABUPATEN BEKASI


Menimbang:

a. Bahwa kepala sekolah adalah penanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan, dan kesiswaan serta pendayagunaan sarana prasarana sekolah.

b.  Bahwa dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional, diperlukan peraturan teknis Akademik yang dapat dipedomani oleh setiap tenaga pendidik dan kependidikan serta peserta didik di lingkungan SMA Negeri 2 Cikarang Utara.

c.   Demi terjaminnya pelaksanaan proses pembelajaran dengan lancar serta pembinaan sebagaimana tersebut pada point a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Akademik yang memuat Persyaratan Peserta Didik, Proses Pembelajaran, Proses Penilaian, Pembelajaran, Tata tertib Penggunaan Fasilitas bagi Siswa dan Proses Layanan Konsultasi di Lingkungan SMA Negeri 2 Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-undang RI:

a.    No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b.    No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2.    Peraturan Pemerintah RI:
        a.    No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
        b.    No. 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

3.    Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 004/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
4.    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI :
        a.    No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
        b.    No. 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau  Bakat Istimewa;
        c.    No. 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan        

             Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan
             Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 tentang  Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
        d.   No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
        e.    No. 19 Tahun 2007 tentang Standar pengelolaan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
        f.     No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
        g.    No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana;
        h.    No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
        i.      No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
        j.      No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
        k.    No. 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru.
5.    Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit.

Mengingat Pula: Hasil rapat kerja dewan pendidikan dan kependidikan di lingkungan SMA Negeri 2 Cikarang Utara pada      Mei 2012

 

MEMUTUSKAN

PERATURAN AKADEMIK

SMA Negeri 2 Cikarang Utara Kabupaten Bekasi

 

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Peraturan Akademik adalah peraturan yang mengatur mengenai ketentuan kehadiran, ketentuan ulangan, remedial, pengayaan, kenaikan kelas, kelulusan, hak-hak siswa, layanan konsultasi, dan penghargaan kepada warga satuan pendidikan yang berprestasi.

 

BAB II

 Ketentuan  Kehadiran

Pasal 2

Persentase kehadiran peserta didik per semester minimal 90%, baik kehadiran di kelas maupun kehadiran pada setiap mata pelajaran.

Pasal 3

Setiap peserta didik harus hadir pada seluruh kegiatan pembelajaran baik teori maupun praktik di kelas dan di luar kelas.

Pasal 4

Ketidakhadiran karena sakit tidak diperhitungkan dalam penentuan kehadiran.

Pasal 5

Persentase kehadiran peserta didik baik di dalam kelas maupun pada setiap mata pelajaran, jika tidak mencapai minimal 90%, maka peserta didik yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti Ulangan Akhir Semester (UAS) atau Ulangan Kenaikan Kelas.

BAB III

Tugas-tugas Pembelajaran

Pasal 6

Penyelesaian tugas-tugas dalam satu semester yang diberikan para pendidik mata pelajaran minimal 90%, dengan nilai minimal sesuai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

BAB IV

Pelaksanaan Ulangan dan Ujian

Pasal 5

Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran dan memantau keberhasilan pembelajaran serta memperbaiki proses pembelajaran.

Pasal 6

Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.

Pasal 7

Pelaksanaan ulangan harian pada pasal 4 dapat menggunakan tes dan nontes sebagai alat penilaian.

Pasal 8

Peserta didik yang tidak mengikuti ulangan harian karena alasan tertentu dapat mengikuti ulangan harian susulan pada pertemuan berikutnya.

Pasal 9

Ulangan Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh peserta didik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran.

Pasal 10

Peserta didik yang tidak dapat mengikuti Ulangan Tengah Semester (UTS) pada jadwal yang ditetapkan karena alasan tertentu, maka dapat mengikuti Ulangan Tengah Semester (UTS) susulan pada minggu berikutnya.

Pasal 11

Pelaksanaan Ulangan Tengah Semester (UTS) pada pasal 7 menggunakan tes tertulis sebagai alat penilaian.

Pasal 12

Ulangan Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh peserta didik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.

Pasal 13

Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan.

Pasal 14

Ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas menggunakan tes sebagai alat penailaian baik tes berbentuk soal pilihan ganda dan atau soal uraian serta tes praktik.

Pasal 15

Peserta didik yang dapat mengikuti ulangan pada pasal 11 dan pasal 12 adalah peserta didik yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.  Minimal kehadiran peserta didik adalah 90%.

b.  Telah mengikuti semua ulangan harian pada tiap semester.

c.  Minimal telah menyelesaikan 90% tugas-tugas pembelajaran yang diberikan  dengan rata-rata nilai sesuai KKM.

d. Minimal nilai akhlak mulia dan kepribadian adalah baik.

Pasal 16

Peserta didik dengan alasan tertentu yang tidak mengikuti ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas pada jadwal yang telah ditetapkan dapat mengikuti ulangan susulan tersebut pada satu minggu berikutnya.

Pasal 17

Ujian Sekolah (US) adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas peserta belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan   dan teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional.

Pasal 18

Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 19

Ujian sekolah dan ujian nasional dilaksanakan pada akhir pembelajaran semester 2 kelas XII yang diawali dengan kegiatan ujian praktik bagi mata pelajaran yang diujipraktikkan.

Pasal 20

Waktu pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pusat.

Pasal 21

Peserta didik dapat mengikuti ujian sekolah dan ujian nasional pada pasal 16 dan pasal 17 adalah peserta dididk yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.  Minimal kehadiran peserta didik adalah 90%.

b.  Memiliki nilai lengkap pada tiap semester kelas X, XI, dan XII.

c.  Memiliki nilai kepribadian dan akhlak mulia minimal baik (B).

d. Terdaftar pada Daftar Nominasi Tetap (DNT) sebagai peserta ujian nasional pada tahun pelajaran yang berlangsung.

Pasal 22

Peserta didik yang tidak dapat mengikuti ujian sekolah atau ujian nasional utama dapat mengikuti ujian sekolah atau ujian nasional susulan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pusat.

BAB V

Remedial dan Pengayaan

Pasal 23

Remedial merupakan kegiatan tindak lanjut (follow up) pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan.

Pasal 24

Pengayaan merupakan kegiatan tindak lanjut pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melebihi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan.

Pasal 25

Remedial dan pengayaan diadakan setelah pelaksanaan ulangan harian.

BAB VI

Kenaikan Kelas

Pasal 26

Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran atau setiap semester genap.

Pasal 27

Syarat-syarat kenaikan kelas didasarkan pada:

a.  Kehadiran peserta didik minimal 90%.

b.  Memiliki nilai akhlak mulia dan kepribadian minimal baik (B).

c.  Penilaian hasil belajar pada semester genap dengan pertimbangan seluruh Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar yang belum tuntas pada semester ganjil harus dituntaskan sampai mencapai KKM yang ditetapkan sebelum akhir semester genap.

d. Peserta didik kelas X memiliki maksimal 3 (tiga) nilai mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan minimal.

e.  Peserta didik kelas XI memiliki maksimal 3 (tiga) nilai mata pelajaran yang bukan mata pelajaran ciri khas program tidak mencapai ketuntasan belajar minimal atau tidak memiliki nilai yang tidak tuntas pada mata pelajaran ciri khas program (Program IPA: Fisika, Kimia, dan Biologi; Program IPS: Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi; dan Program Bahasa: Antropologi, Sastra Indonesia, dan bahasa asing lainnya yang menjadi pilihan).

f.   Peserta didik memiliki nilai sikap (afektif) kurang baik (D) maksimal pada tiga mata pelajaran kecuali untuk mata pelajaran Agama, PKn, Penjaskes, dan Pendidikan Seni.

BAB VII

Penjurusan Program Studi

Pasal 28

Penentuan penjurusan untuk Program IPA, IPS, dan Bahasa dilakukan pada akhir semester 2 kelas X.

Pasal 29

Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai jurusan dimulai pada semester 1 kelas XI.

Pasal 30

Penjurusan dilaksanakan berdasarkan hal-hal berikut:

a.  Potensi dan minat peserta didik.

Untuk mengetahui potenssi dan minat peserta didik dapat dilakukan melalui angket/kuesioner dan wawancara, atau cara lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi potensi, minat, dan bakat.

b.  Nilai akademik.

Peserta didik yang naik ke kelas XI dan mengambil program IPA, IPS, atau Bahasa boleh memiliki nilai yang tidak tuntas maksimal 3 mata pelajaran yang bukan menjadi ciri khas program studi.

Pasal 31

Peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk masuk ke semua program diberi kesempatan untuk pindah jurusan, bila tidak cocok pada program semula atau tidak sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 32

Batas waktu untuk pindah jurusan adalah paling lambat satu bulan setelah penetapan penjurusan.

BAB VIII

Ketentuan Kelulusan

Pasal 33

Ketentuan kelulusan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat pada tahun pelajaran bersangkutan dan memiliki nilai rata-rata ujian sekolah sesuai dengan KKM.

BAB IX

Hak Peserta Didik Dalam Penggunaan Fasilitas Belajar

Pasal 34

Setiap peserta didik berhak menggunakan ruang belajar selain kurun waktu KBM berlangsung adalah dengan alasan-alasan tertentu, yakni kegiatan penunjang kurikuler.

Pasal 35

Laboratorium dipergunakan dalam kegiatan praktik-praktik pembelajaran atau alasan tertentu melalui sepengetahuan penanggung jawab laboratorium.

Pasal 36

Setiap peserta didik berhak menggunakan perpustakaan sesuai jam kerja sebagai kegiatan penunjang kurikuler.

Pasal 37

Bila pihak satuan pendidikan mampu dan buku di perpustakaan sudah memadai, setiap peserta didik berhak untuk meminjam satu buku setiap mata pelajaran selama satu semester atau satu tahun pelajaran.

Pasal 38

Setiap peserta didik berhak menggunakan sarana dan prasarana lainnya untuk tujuan sebagai penunjang kegiatan kurikuler dengan penuh tanggung jawab serta menjaga keamanan dan kebersihan.

BAB X

Layanan Konsultasi

Pasal 39

Setiap peserta didik berhak mendapat konsultasi dari pendidik, wali kelas, dan guru BK/konselor.

Pasal 40

Peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dari pendidik, wali kelas, atau guru BK/konselor selama kegiatan belajar mengajar di tingkat satuan pendidikan masih berlangsung.

Pasal 41

Pendidik berkewajiban memberikan layanan khususnya kesulitan belajar pada mata pelajaran yang diampunya, wali kelas dapat memberikan layanan khususnya dengan kesulitan belajar, layanan sosial serta pribadi diri peserta didik yang dibinanya, guru BK/konselor dapat memberikan layanan berkenaan dengan masalah pribadi, kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta didik.

BAB XI

Pengembangan Diri dan Kegiatan Ekstrakurikuler

Pasal 42

Pengembangan diri merupakan kegiatan yang diarahkan pada pemberian kesempatan terhadap peserta didik untuk pengembangan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.

Pasal 43

Kegiatan pengembangan diri difasilitasi atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Pasal 44

Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, serta satuan pendidikan wajib menuliskan laporan kegiatan tersebut pada buku Laporan Hasil Belajar.

 

BAB XII

Studi Lapangan

Pasal 45

Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan studi lapangan yang diselenggarakan mata pelajaran tertentu sebagai penambah pengetahuan, wawasan, bakat, potensi, dan minat, serta kegiatan intrakurikuler yang disetujui oleh pihak satuan pendidikan.

Pasal 46

Peserta studi lapangan berkewajiban membuat laporan kegiatan atau mengerjakan LKS studi lapangan dan menyerahkan pada pendidik mata pelajaran.

Pasal 47

Satuan pendidikan berkewajiban memberi nilai pada kegiatan pasal 45 dan melaporkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.

BAB XIII

Pindah Sekolah

Pasal 48

Satuan pendidikan harus melayani peserta didik untuk pindah antarsekolah (mutasi).

Pasal 49

Pindah sekolah (masuk atau keluar) lintas kabupaten/kota dan provinsi disesuaikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota dan provinsi.

Pasal 50

Syarat-syarat pindah (masuk) sekolah:

a.  Peserta didik memiliki dan menyerahkan nilai atau Laporan Hasil Belajar yang asli.

b.  Peserta didik memiliki nilai akhlak mulia dan kepribadian baik dengan melampirkan bukti surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah asal.

c.  Peserta didik berasal dari SMA/MA negeri atau SMA/MA swasta yang memiliki akreditasi yang setara.

d. Peserta didik membuat perjanjian untuk menaati tata tertib sekolah dan peraturan akademik.

e.  Peserta didik yang melanggar perjanjian pada pasal 49 (d)  diatur oleh Tata Tertib satuan pendidikan (terlampir).

Pasal 51

Penerimaan siswa mutasi melibatkan tim yang di dalamnya terdiri dari unsur kurikulum, kesiswaan, BK, dan TU dengan persetujuan kepala sekolah.

 

BAB XIV

Penghargaan

Pasal 52

Setiap peserta didik yang memiliki prestasi akademik tertinggi per tahun pelajaran di setiap tingkat, maka satuan pendidikan wajib memberikan penghargaan dalam bentuk  bebas iuran bulanan 2 bulan.

Pasal 53

Setiap pendidik yang memiliki prestasi profesional terbaik melalui lomba guru/pendidik berprestasi berhak mendapatkan piagam penghargaan dalam bentuk dana pembinaan yang disesuaikan dengan kemampuan satuan pendidikan.

Pasal 54

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengabdi dan berkinerja baik selama 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, atau 30 tahun  berhak mendapat penghargaan.

Pasal 55

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengabdi 10 tahun atau lebih, kemudian mutasi berhak mendapat penghargaan pengabdian.

Pasal 56

Bila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pasal 57

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  : Bekasi

Hari/tanggal    :  16 Juli  2012


Kepala SMA Negeri 2 Cikarang Utara,


Ttd
SURATMAN, M.Pd.

NIP 19650803 198803 1 004 

Kembali ke atas